Berita Terkini

Kepedulian terhadap masyarakat di wilayah rawan kekeringan mendorong Forum Zakat (FOZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lumajang berkolaborasi menyalurkan bantuan air bersih. Sebanyak 20 tangki air bersih disiapkan untuk didistribusikan ke sejumlah titik yang membutuhkan. Ketua FOZ Lumajang, Hikmat, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi langkah maju dalam memperkuat peran lembaga amil zakat di Kabupaten Lumajang untuk membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan air bersih. “Ini langkah pertama kita untuk bergerak bersama-sama dalam mengurangi kesulitan umat,” kata Hikmat saat ditemui di Pendopo Desa Jengrong, Kecamatan Ranuyoso, Rabu (28/10/2026). Menurutnya, kegiatan ini tidak sekadar menjadi upaya menyalurkan bantuan air bersih, tetapi juga menjadi awal membangun sinergi antarlembaga agar penanganan persoalan masyarakat dapat dilakukan secara bersama dan berkelanjutan. Hikmat berharap, gerakan yang digagas FOZ Lumajang tersebut dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi dampak kelangkaan air bersih, khususnya di daerah rawan kekeringan. “Semangat kita saat ini mendistribusikan air bersih. Bisa jadi, ke depan kita akan memberikan solusi yang lebih baik lagi,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Seksi Zakat dan Wakaf (Kasi Zawa) Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, Hj. Sri Wanti, mengapresiasi kolaborasi antara BAZNAS, Kemenag, dan lembaga-lembaga amil zakat yang tergabung dalam FOZ. Menurutnya, semangat kebersamaan tersebut perlu terus dijaga agar menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kolaborasi antara BAZNAS, Kemenag, dan teman-teman dari lembaga amil zakat yang tergabung dalam Forum Zakat ini merupakan semangat yang perlu mendapatkan apresiasi. Karena baru diawali, kolaborasi ini harus terus dirawat,” ungkapnya. Sri Wanti menjelaskan, sebanyak 20 tangki air bersih akan didistribusikan ke sejumlah titik yang membutuhkan, terutama wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Langkah bersama ini diharapkan tidak berhenti pada distribusi bantuan semata. Sinergi FOZ, BAZNAS, dan Kemenag diharapkan terus berkembang menjadi gerakan kemanusiaan yang mampu memperkuat kepedulian sosial sekaligus mendorong solusi jangka panjang bagi masyarakat di wilayah rawan kekeringan. Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci agar bantuan tidak hanya hadir saat krisis, tetapi juga membuka jalan bagi solusi yang lebih berkelanjutan.

Pengajuan bantuan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ke depan bakal semakin mudah. Melalui aplikasi HalloBAZ, masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan cukup melalui telepon genggam (HP), tanpa harus direpotkan dengan proses administrasi secara konvensional. Aplikasi HalloBAZ yang sebentar lagi diluncurkan ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan BAZNAS dalam satu platform digital. Mulai dari pengajuan bantuan, pemantauan status permohonan, penghitungan zakat, pembayaran zakat, hingga penerbitan sertifikat secara daring. “Satu aplikasi, satu permohonan. Dari HP pemohon sampai berkas selesai. Notifikasi akan muncul, apakah proposal diterima atau tidak,” terang Afif Amrullah Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam acara pra-Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Hotel Harris Satelit, Surabaya. Kehadiran HalloBAZ diharapkan mampu memangkas kerumitan proses pengajuan bantuan sekaligus memberikan kepastian informasi kepada masyarakat. Pemohon dapat memantau perkembangan permohonannya melalui notifikasi yang tersedia dalam aplikasi. Tak hanya melayani pengajuan bantuan, HalloBAZ juga dilengkapi fitur kalkulator zakat untuk membantu masyarakat menghitung kewajiban zakatnya. Pembayaran zakat pun dirancang dapat dilakukan langsung melalui transfer ke rekening yang tersedia. Menariknya, aplikasi ini juga menyediakan layanan penerbitan sertifikat secara daring. Dengan demikian, berbagai kebutuhan layanan zakat dapat diakses melalui satu pintu digital. Digitalisasi Layanan, Perkuat Transparansi Kehadiran HalloBAZ menjadi bagian dari upaya transformasi digital pelayanan BAZNAS. Masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses layanan, sementara proses administrasi dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan efisien. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, kemudahan mengajukan permohonan dari genggaman tentu menjadi angin segar. Mereka tidak hanya memperoleh akses layanan yang lebih praktis, tetapi juga dapat mengetahui perkembangan pengajuan tanpa harus terus-menerus datang atau menghubungi kantor BAZNAS." Intinya, aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan di BAZNAS," timpal Gus Ghofirin Ketua. BAZNAS Jawa Timur. Dengan satu aplikasi, berbagai layanan diharapkan terhubung dalam satu ekosistem digital yang memudahkan muzaki menunaikan zakat sekaligus membantu mustahik mengakses program pendistribusian dan pendayagunaan zakat. HalloBAZ segera hadir. Layanan zakat makin dekat, pengajuan bantuan makin mudah, dan transparansi semakin terbuka." Hanya dari genggaman semua bisa teratasi," imbuh Gus Ghofirin lagi* Lukman Hakim * Pengumpulan ZIS Tanpa UPZ Berpotensi Bermasalah Secara Hukum Pra Rakorda (21/10/2026) – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur mendorong penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk memastikan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berjalan tertib, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan. “Kalau mereka melakukan pengumpulan tanpa menjadi UPZ, bisa jadi kriminal nantinya,” terang Hambali, Wakil Ketua I BAZNAS Jawa Timur. Menurut Hambali, keberadaan UPZ menjadi bagian penting dalam tata kelola pengumpulan ZIS. Melalui pembentukan UPZ, aktivitas pengumpulan dana umat dapat dilakukan secara terstruktur dan berada dalam koordinasi BAZNAS. Ia menjelaskan, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat. Karena itu, menurutnya, pengingatkan kewajiban zakat di lingkungan pemerintahan dapat dilakukan lebih tegas, terutama kepada aparatur sipil negara (ASN) yang telah memenuhi ketentuan wajib zakat. “Karena itu, bilamana ada kewajiban berzakat di lingkungan pemerintah, bisa sedikit memaksa untuk mengingatkan, misalnya zakat maupun infak di lingkungan plat merah,” ujarnya. Hambali menegaskan, optimalisasi pengumpulan ZIS perlu dibarengi dengan upaya meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah terhadap kewajiban berzakat. Menurutnya, pendekatan kepada ASN di lingkungan pemerintah berbeda dengan masyarakat umum. “Sama-sama sebagai lembaga negara memang harus sedikit ada penekanan kepada PNS untuk mengingatkan kewajiban berzakat. Kecuali kepada masyarakat sipil, kita hanya bisa mengimbau,” katanya. Melalui penguatan kelembagaan UPZ dan peningkatan kesadaran berzakat, BAZNAS Jatim berharap penghimpunan dana ZIS semakin optimal. Dengan demikian, potensi zakat, infak, dan sedekah dapat dikelola secara tertib serta disalurkan untuk mendukung program kesejahteraan masyarakat. Sekedar diketahui bahwa UPZ merupakan unit pengumpulan zakat, infaq , sedekah yang berinduk kepada BAZNAS sesuai UU 23 tahun 2011 dengan turunan PP 14 tahun 2014 dan sesuai peraturan BASNAZ.

Kabar baik bagi para marbot dan muazin masjid di Jawa Timur. Upaya memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para penjaga dan pelayan masjid mulai didorong melalui kolaborasi tiga lembaga, yakni Dewan Masjid Indonesia (DMI), BPJS, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Ketua BAZNAS Jawa Timur, Gus Ghofirin, menyebut kolaborasi tersebut sebagai “segitiga emas” yang diharapkan mampu menghadirkan perlindungan sosial lebih layak bagi marbot dan muazin yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelayanan umat. “Ini kerja sama segitiga emas. Ada DMI, BPJS, dan BAZNAS,” ujar Gus Ghofirin pada acara pra Rakorda di Hotel Haris HR.Muhamad Jl.Bundaran Satelit Surabaya ( 20/10/2026) Menurutnya, perlindungan jaminan sosial sangat penting mengingat marbot dan muazin memiliki peran besar dalam kehidupan masjid dan masyarakat. Namun, ketika musibah datang secara tiba-tiba, termasuk meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan sering kali menghadapi persoalan ekonomi. Ia mencontohkan, selama ini santunan yang diterima keluarga marbot atau muazin yang meninggal dunia terkadang hanya sekitar Rp1 juta. Nilai tersebut tentu sangat terbatas untuk membantu kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Sebaliknya, melalui kepesertaan program jaminan sosial BPJS, manfaat perlindungan yang diterima dapat jauh lebih besar, bergantung pada program, ketentuan kepesertaan, dan persyaratan yang berlaku. “Banyak muazin atau marbot yang tiba-tiba meninggal. Paling banter santunannya Rp1 juta, itu sudah dianggap besar. Tetapi kalau ikut BPJS, seperti yang kita saksikan, santunannya bisa mencapai Rp42 juta,” ungkapnya. Dana Zakat Berpeluang Mendukung Iuran Jaminan Sosial Salah satu hal penting yang turut menjadi perhatian adalah kemungkinan pemanfaatan dana zakat untuk membantu pembayaran iuran jaminan sosial bagi kelompok yang memenuhi ketentuan syariah. Menurut Gus Ghofirin, terdapat pandangan atau fatwa yang membolehkan pemanfaatan dana zakat untuk kebutuhan tersebut. Meski demikian, penerapannya perlu memperhatikan ketentuan fatwa yang dirujuk, kriteria penerima manfaat, serta regulasi pengelolaan zakat yang berlaku. Dengan sinergi DMI, BPJS, dan BAZNAS, diharapkan pendataan marbot dan muazin dapat dilakukan lebih terstruktur, kepesertaan jaminan sosial dapat diperluas, dan pembiayaan iuran bagi mereka yang memenuhi kriteria dapat dicarikan solusi secara tepat. Menghargai Pengabdian Pelayan Masjid Marbot dan muazin merupakan bagian penting dari kehidupan masjid. Mereka menjaga kebersihan dan kesiapan sarana ibadah, merawat lingkungan masjid, serta mengumandangkan azan sebagai penanda waktu salat. Pengabdian tersebut perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan sosial, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kolaborasi DMI, BPJS, dan BAZNAS diharapkan tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui pendataan, penetapan kriteria peserta, mekanisme pembayaran iuran, serta pengawasan dan evaluasi yang transparan. Jika terealisasi dengan baik, program ini dapat menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap para pelayan masjid sekaligus memberikan rasa aman bagi keluarga mereka ketika menghadapi risiko sosial. Perlindungan bagi marbot dan muazin bukan sekadar bantuan, melainkan penghargaan atas pengabdian mereka dalam melayani umat.