Pengajuan bantuan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ke depan bakal semakin mudah. Melalui aplikasi HalloBAZ, masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan cukup melalui telepon genggam (HP), tanpa harus direpotkan dengan proses administrasi secara konvensional.

Aplikasi HalloBAZ yang sebentar lagi diluncurkan ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan BAZNAS dalam satu platform digital. Mulai dari pengajuan bantuan, pemantauan status permohonan, penghitungan zakat, pembayaran zakat, hingga penerbitan sertifikat secara daring.

“Satu aplikasi, satu permohonan. Dari HP pemohon sampai berkas selesai. Notifikasi akan muncul, apakah proposal diterima atau tidak,” terang Afif Amrullah Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam acara pra-Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Hotel Harris Satelit, Surabaya.

Kehadiran HalloBAZ diharapkan mampu memangkas kerumitan proses pengajuan bantuan sekaligus memberikan kepastian informasi kepada masyarakat. Pemohon dapat memantau perkembangan permohonannya melalui notifikasi yang tersedia dalam aplikasi.

Tak hanya melayani pengajuan bantuan, HalloBAZ juga dilengkapi fitur kalkulator zakat untuk membantu masyarakat menghitung kewajiban zakatnya. Pembayaran zakat pun dirancang dapat dilakukan langsung melalui transfer ke rekening yang tersedia.

Menariknya, aplikasi ini juga menyediakan layanan penerbitan sertifikat secara daring. Dengan demikian, berbagai kebutuhan layanan zakat dapat diakses melalui satu pintu digital.

Digitalisasi Layanan, Perkuat Transparansi

Kehadiran HalloBAZ menjadi bagian dari upaya transformasi digital pelayanan BAZNAS. Masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses layanan, sementara proses administrasi dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan efisien.

Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, kemudahan mengajukan permohonan dari genggaman tentu menjadi angin segar. Mereka tidak hanya memperoleh akses layanan yang lebih praktis, tetapi juga dapat mengetahui perkembangan pengajuan tanpa harus terus-menerus datang atau menghubungi kantor BAZNAS." Intinya, aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan di BAZNAS," timpal Gus Ghofirin Ketua. BAZNAS Jawa Timur.

Dengan satu aplikasi, berbagai layanan diharapkan terhubung dalam satu ekosistem digital yang memudahkan muzaki menunaikan zakat sekaligus membantu mustahik mengakses program pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

HalloBAZ segera hadir. Layanan zakat makin dekat, pengajuan bantuan makin mudah, dan transparansi semakin terbuka." Hanya dari genggaman semua bisa teratasi," imbuh Gus Ghofirin lagi* Lukman Hakim *

Pengumpulan ZIS Tanpa UPZ Berpotensi Bermasalah Secara Hukum

Pra Rakorda (21/10/2026) – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur mendorong penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk memastikan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berjalan tertib, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan.

“Kalau mereka melakukan pengumpulan tanpa menjadi UPZ, bisa jadi kriminal nantinya,” terang Hambali, Wakil Ketua I BAZNAS Jawa Timur.

Menurut Hambali, keberadaan UPZ menjadi bagian penting dalam tata kelola pengumpulan ZIS. Melalui pembentukan UPZ, aktivitas pengumpulan dana umat dapat dilakukan secara terstruktur dan berada dalam koordinasi BAZNAS.

Ia menjelaskan, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat.

Karena itu, menurutnya, pengingatkan kewajiban zakat di lingkungan pemerintahan dapat dilakukan lebih tegas, terutama kepada aparatur sipil negara (ASN) yang telah memenuhi ketentuan wajib zakat.

“Karena itu, bilamana ada kewajiban berzakat di lingkungan pemerintah, bisa sedikit memaksa untuk mengingatkan, misalnya zakat maupun infak di lingkungan plat merah,” ujarnya.

Hambali menegaskan, optimalisasi pengumpulan ZIS perlu dibarengi dengan upaya meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah terhadap kewajiban berzakat. Menurutnya, pendekatan kepada ASN di lingkungan pemerintah berbeda dengan masyarakat umum.

“Sama-sama sebagai lembaga negara memang harus sedikit ada penekanan kepada PNS untuk mengingatkan kewajiban berzakat. Kecuali kepada masyarakat sipil, kita hanya bisa mengimbau,” katanya.

Melalui penguatan kelembagaan UPZ dan peningkatan kesadaran berzakat, BAZNAS Jatim berharap penghimpunan dana ZIS semakin optimal. Dengan demikian, potensi zakat, infak, dan sedekah dapat dikelola secara tertib serta disalurkan untuk mendukung program kesejahteraan masyarakat.

Sekedar diketahui bahwa UPZ merupakan unit pengumpulan zakat, infaq , sedekah yang berinduk kepada BAZNAS sesuai UU 23 tahun 2011 dengan turunan PP 14 tahun 2014 dan sesuai peraturan BASNAZ.

Kabar baik bagi para marbot dan muazin masjid di Jawa Timur. Upaya memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para penjaga dan pelayan masjid mulai didorong melalui kolaborasi tiga lembaga, yakni Dewan Masjid Indonesia (DMI), BPJS, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Ketua BAZNAS Jawa Timur, Gus Ghofirin, menyebut kolaborasi tersebut sebagai “segitiga emas” yang diharapkan mampu menghadirkan perlindungan sosial lebih layak bagi marbot dan muazin yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelayanan umat.

“Ini kerja sama segitiga emas. Ada DMI, BPJS, dan BAZNAS,” ujar Gus Ghofirin pada acara pra Rakorda di Hotel Haris HR.Muhamad Jl.Bundaran Satelit Surabaya ( 20/10/2026)

Menurutnya, perlindungan jaminan sosial sangat penting mengingat marbot dan muazin memiliki peran besar dalam kehidupan masjid dan masyarakat. Namun, ketika musibah datang secara tiba-tiba, termasuk meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan sering kali menghadapi persoalan ekonomi.

Ia mencontohkan, selama ini santunan yang diterima keluarga marbot atau muazin yang meninggal dunia terkadang hanya sekitar Rp1 juta. Nilai tersebut tentu sangat terbatas untuk membantu kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.

Sebaliknya, melalui kepesertaan program jaminan sosial BPJS, manfaat perlindungan yang diterima dapat jauh lebih besar, bergantung pada program, ketentuan kepesertaan, dan persyaratan yang berlaku.

“Banyak muazin atau marbot yang tiba-tiba meninggal. Paling banter santunannya Rp1 juta, itu sudah dianggap besar. Tetapi kalau ikut BPJS, seperti yang kita saksikan, santunannya bisa mencapai Rp42 juta,” ungkapnya.

Dana Zakat Berpeluang Mendukung Iuran Jaminan Sosial

Salah satu hal penting yang turut menjadi perhatian adalah kemungkinan pemanfaatan dana zakat untuk membantu pembayaran iuran jaminan sosial bagi kelompok yang memenuhi ketentuan syariah.

Menurut Gus Ghofirin, terdapat pandangan atau fatwa yang membolehkan pemanfaatan dana zakat untuk kebutuhan tersebut. Meski demikian, penerapannya perlu memperhatikan ketentuan fatwa yang dirujuk, kriteria penerima manfaat, serta regulasi pengelolaan zakat yang berlaku.

Dengan sinergi DMI, BPJS, dan BAZNAS, diharapkan pendataan marbot dan muazin dapat dilakukan lebih terstruktur, kepesertaan jaminan sosial dapat diperluas, dan pembiayaan iuran bagi mereka yang memenuhi kriteria dapat dicarikan solusi secara tepat.

Menghargai Pengabdian Pelayan Masjid

Marbot dan muazin merupakan bagian penting dari kehidupan masjid. Mereka menjaga kebersihan dan kesiapan sarana ibadah, merawat lingkungan masjid, serta mengumandangkan azan sebagai penanda waktu salat.

Pengabdian tersebut perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan sosial, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Kolaborasi DMI, BPJS, dan BAZNAS diharapkan tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui pendataan, penetapan kriteria peserta, mekanisme pembayaran iuran, serta pengawasan dan evaluasi yang transparan.

Jika terealisasi dengan baik, program ini dapat menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap para pelayan masjid sekaligus memberikan rasa aman bagi keluarga mereka ketika menghadapi risiko sosial.

Perlindungan bagi marbot dan muazin bukan sekadar bantuan, melainkan penghargaan atas pengabdian mereka dalam melayani umat.

Dampak musim kemarau dan fenomena cuaca El Nino kini sangat dirasakan oleh masyarakat di berbagai pelosok Jawa Timur. Sumber air yang mengering membuat banyak warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar harian. Melihat perjuangan warga tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lumajang hadir membawa kepedulian nyata dengan menyalurkan bantuan 1,2 juta liter air bersih.

Aksi kemanusiaan ini menjadi angin segar, salah satunya bagi warga di Kabupaten Lumajang. Di wilayah ini, tercatat ada 14 titik rawan kekeringan yang dijadwalkan menerima pasokan air bersih dari BAZNAS, antara lain di Desa Jenggrong dan Desa Meninjo (Kecamatan Ranuyoso), Desa Sawaran Lor (Kecamatan Klakah), hingga Desa Bedayu Talang (Kecamatan Senduro).

Koordinator Lapangan BAZNAS Lumajang, Ahmad Fauzi, mengungkapkan bahwa proses pendistribusian dilakukan secara intensif selama empat hari bersama tim BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) kabupaten Lumajang, mulai Senin (5/10/2026) hingga Kamis (8/10/2026). Pada hari pertama saja, truk tangki air BAZNAS langsung bergerak menjangkau Dusun Bligir, Dusun Lumpang, Dusun Gemuling, dan Dusun Krajan di Desa Jenggrong.

"Bersama BPBD kami terus berkoordinasi agar bantuan ini tepat sasaran dan tidak tumpang tindih," tutur Fauzi.

Wakil Ketua II BAZNAS Jawa Timur Bidang Pendistribusian, Afif Amrullah, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari komitmen bersama antara BAZNAS Provinsi dan BAZNAS di 25 Kabupaten/Kota yang terdampak kekeringan air bersih untuk merangkul masyarakat yang sedang kesulitan.

"Dampak cuaca El Nino membuat banyak daerah krisis air. Semoga bantuan 1,2 juta liter air bersih se Jawa Timur ini dapat menjadi solusi serta menghadirkan kesegaran dan harapan baru bagi saudara-saudara kita yang terdampak," pungkasnya.

Melalui sinergi dan uluran tangan ini, BAZNAS tidak hanya menyalurkan bantuan fisik, tetapi juga membawa pesan kepedulian bahwa masyarakat tidak sendirian dalam menghadapi masa-masa sulit kekeringan air bersih.

Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sudah sepatutnya dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sebab, amanah tersebut bukan sekadar tuntutan dalam menjalankan pekerjaan, tetapi juga tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat.

Meski hasil audit eksternal BAZNAS Lumajang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan secara umum mendapatkan penilaian baik dalam pengelolaan dana ZIS di Jawa Timur, ikhtiar untuk terus melakukan perbaikan tetap dilakukan.

Selasa (29/9/2026), lima pimpinan BAZNAS Lumajang bersilaturahmi ke BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Kunjungan tersebut bertujuan ngasuh kaweruh atau menambah wawasan terkait pengelolaan ZIS agar semakin amanah, profesional, transparan, dan akuntabel.

Ketua BAZNAS Lumajang, Drs. H. Nursjahid, M.A., berharap adanya standar operasional prosedur (SOP) yang semakin baik sehingga pengelolaan ZIS di Lumajang dapat dilakukan secara optimal.

Kami sangat berharap pengelolaan ZIS di Lumajang akan terus menjadi lebih baik, harap Nursjahid.

Menurutnya, silaturahmi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mendapatkan masukan dan metode pengelolaan ZIS yang lebih baik, baik dalam hal pengumpulan maupun pentasharufan.

Karena itu, kami secara resmi bersilaturahmi ke BAZNAS Provinsi guna mendapatkan metode yang lebih baik tentang pengelolaan ZIS. Baik soal pengumpulan maupun terkait pentasyarufannya, imbuh pria yang kini berusia 74 tahun tersebut.

Kunjungan lima pimpinan BAZNAS Lumajang itu diterima langsung oleh Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Muhammad Ghofirin, M.Pd bersama jajaran pimpinan lainnya.

Ghofirin menjelaskan bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam kepemimpinan yang baru mengalami sejumlah perubahan, termasuk penyempurnaan SOP kerja. Salah satu fokus yang tengah dikembangkan adalah digitalisasi pengelolaan ZIS.

Kami berupaya mendigitalisasikan pengelolaan ZIS di sini. Saat ini kami masih membuat aplikasinya. Progresnya sekitar 80%, belum 100 %, ungkap Ghofirin.

Ia menegaskan, proses penyempurnaan sistem digital tersebut akan terus dipercepat. Setelah aplikasi dinyatakan siap, BAZNAS Provinsi Jawa Timur akan memperkenalkannya kepada BAZNAS di daerah.

Jika sudah sempurna 100 persen, maka akan kami launching ke daerah,” imbuhnya.

Ghofirin juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan BAZNAS daerah kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, sinergi antara BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota harus diarahkan pada tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Dalam pendistribusian ZIS, kata Ghofirin, aspek ketepatan sasaran dan manfaat harus menjadi perhatian utama agar dana umat benar-benar memberikan dampak bagi penerima manfaat.

Tepat sasaran, tepat manfaat, dan berdampak itu sangat perlu kita perhatikan dalam pendistribusian ZIS, pungkasnya.

Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sudah sepatutnya dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sebab, amanah tersebut bukan sekadar tuntutan dalam menjalankan pekerjaan, tetapi juga tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat.

Meski hasil audit eksternal BAZNAS Lumajang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan secara umum mendapatkan penilaian baik dalam pengelolaan dana ZIS di Jawa Timur, ikhtiar untuk terus melakukan perbaikan tetap dilakukan.

Selasa (29/9/2026), lima pimpinan BAZNAS Lumajang bersilaturahmi ke BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Kunjungan tersebut bertujuan ngasuh kaweruh atau menambah wawasan terkait pengelolaan ZIS agar semakin amanah, profesional, transparan, dan akuntabel.

Ketua BAZNAS Lumajang, Drs. H. Nursahid, M.A., berharap adanya standar operasional prosedur (SOP) yang semakin baik sehingga pengelolaan ZIS di Lumajang dapat dilakukan secara optimal.

“Kami sangat berharap pengelolaan ZIS di Lumajang akan terus menjadi lebih baik,” harap Nursahid.»

Menurutnya, silaturahmi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mendapatkan masukan dan metode pengelolaan ZIS yang lebih baik, baik dalam hal pengumpulan maupun pentasyarufan.

“Karena itu, kami secara resmi bersilaturahmi ke BAZNAS Provinsi guna mendapatkan metode yang lebih baik tentang pengelolaan ZIS. Baik soal pengumpulan maupun terkait pentasyarufannya,” imbuh pria yang kini berusia 74 tahun tersebut.»

Kunjungan lima pimpinan BAZNAS Lumajang itu diterima langsung oleh Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Timur, Gus Ghofirin, bersama jajaran pimpinan lainnya.

Ghofirin menjelaskan bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam kepemimpinan yang baru mengalami sejumlah perubahan, termasuk penyempurnaan SOP kerja. Salah satu fokus yang tengah dikembangkan adalah digitalisasi pengelolaan ZIS.

“Kami berupaya mendigitalisasikan pengelolaan ZIS di sini. Saat ini kami masih membuat aplikasinya. Progresnya sekitar 80%, belum 100 persen,” ungkap Ghofirin.»

Ia menegaskan, proses penyempurnaan sistem digital tersebut akan terus dipercepat. Setelah aplikasi dinyatakan siap, BAZNAS Provinsi Jawa Timur akan memperkenalkannya kepada BAZNAS di daerah.

“Jika sudah sempurna 100 persen, maka akan kami launching ke daerah,” imbuhnya.»

Ghofirin juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan BAZNAS daerah kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, sinergi antara BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota harus diarahkan pada tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Dalam pendistribusian ZIS, kata Ghofirin, aspek ketepatan sasaran dan manfaat harus menjadi perhatian utama agar dana umat benar-benar memberikan dampak bagi penerima manfaat.

“Tepat sasaran, tepat manfaat, dan berdampak itu sangat perlu kita perhatikan dalam pendistribusian ZIS,” pungkasnya.